Tak Gunakan e-Warung Lagi Soal PKH dan BPNT, Kemensos dan BUMN Sepakati Skema Penyaluran Bansos

Sisijabar.com - Skema penyaluran bantuan sosial (bansos) soal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako untuk masyarakat telah disepakai oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kesepakatan penyaluran bansos PKH dan BPNT itu melalui Himbara (Himpunan Bank Negara) dan PT Pos Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil pertemuan antara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dengan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Pertemuan hasil kesepakatan itu, terkait skema penyaluran bansos PKH dan BPNT melalui Bank Himbara dan PT. Pos Indonesia Tahun 2023, berlangsung di Ruang Rapat Utama Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/3/23).

Baca Juga: Rakor SDM PKH Kabupaten Purwakarta, Ambu Anne Bakal Berikan Sekretariat Pendamping

Pertemuan itu dihadiri Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Program Kementerian Suhadi Lili, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Luhur Budijarso Lulu,

Selain itu, Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Doddi Madya Judanto dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Robben Rico.

Hadir juga dari Direktur Utama PT. Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi, Wakil Direktur Utama Mandiri Alexandra Askandar, Direktur BNI Sis Apik Wijayanto, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto dan Direktur Mikro BRI Supari.

Baca Juga: Bupati Purwakarta Serahkan Bantuan Rutilahu Rp20 Juta ke Warga, Ini yang Disampaikan Ambu Anne

Tak hanya itu, turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Direktur Utama Mandiri Alexandra Askandar, Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto, dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.

Menurut Mensos, bantuan secara cash oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa diambil di cabang atau ATM yang dekat dengan bank. Namun penyaluran akan diambil alih oleh PT Pos jika tidak mengambil bantuan dalam waktu yang telah ditentukan.

"Kami sudah menyepakati itu. Semula di bank, kemudian jika beberapa hari tidak diambil maka penyalurannya itu melalui PT Pos," kata Risma dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemensos di Jalan Salemba Nomor 28.

Baca Juga: 130 Rumah Warga di Cikarang Utara Bekasi Terendam Banjir, Warga Keluhkan Belum Ada Bantuan

Dari hasil pertemuan itu, penyaluran melalui bank bertujuan untuk meningkatkan financial inclusion atau keuangan inklusif bagi masyarakat.

Untuk diketahui, keuangan inklusif merupakan upaya dalam menyediakan akses berbagai produk finansial kepada masyarakat secara luas, termasuk kelompok masyarakat rentan, berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas.