Disiplin Bayar Pajak, Bupati Purwakarta Raih Penghargaan Bergengsi di Gebyar Apresiasi Pajak 2023

Sisijabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta penghargaan dari Kanwil DJP Jawa Barat I atas penyampaian SPT Tahun 2022 Lebih Awal di daerah tingkat II dalam acara Gebyar Apresiasi Pajak 2023.

Adapun daerah yang menerima pengharaan dari Kanwil DJP Jawa Barat I di tingkat II tersebut yakni, Kabupauten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika bersanding bersama Penjabat Wali Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan dan Wali Kota Bandung Yana Mulyana menerima penghargaan tersebut dari Kanwil DJP Jawa Barat I.

Baca Juga: Kukuhkan Aliansi BEM Purwakarta, Ambu Anne: Mahasiswa Harus Menjadi Agen Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I Erna Sulistyowati memberikan secara langsung penghargaan kepada kepala daerah di tingkat II Jabar tersebut.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menerima pengharagaan di acara Gebyar Apresiasi Pajak 2023 (Dok. IG/@anneratna82)

Bupati Anne mengaku dirinya tidak menyangka bisa mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut dari Kanwil DJP Jawa Barat Idi acara Gebyar Apresiasi Pajak 2023 ini.

"Alhamdulillah, pada acara tersebut saya menerima sertifikat penghargaan sebagai Pejabat Publik dengan penyampaian SPT tahun 2022 Lebih Awal," kata Ambu Anne.

Baca Juga: Keren! Purwakarta Raih Universal Health Coverage Award, Ini Komitmen Ambu Anne

Bupati Purwakarta mengatakan di Gebyar Apresiasi Pajak 2023 ini banyak sekali orang hebat. Mulai dari perangkat desa, para pejabat tingkat kabupaten kota dan provinsi hingga para pengusaha di Jawa Barat.

Meski saat ini isu penyelewengan pajak santer diberitakan, Bupati Anne menilai jangan menjadi patokan masyarakat untuk tidak membayar pajak.

"Dengan adanya pajak, pembangunan daerah bisa terus berjalan. Baik di Purwakarta maupun di Jawa Barat bahkan diseluruh di Indonesia," ungkap Ambu Anne.

Baca Juga: Ekonomi Purwakarta Meningkat? Begini Kata Bupati Purwakarta Ambu Anne

Bupati Anne mengatakan semua itu tergantung sistem dibentuk, hingga adanya penyelewengan dana pajak bisa terpantau dengan baik.