 |
| Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi |
Sisijabar.com | Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah menyita banyak perhatian, salah satunya Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi.
Ia menyarankan agar dibatalkan dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR,“ ucap Dedi.
Dengan adanya proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI masih terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.
“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR,“ ucap Dedi.
Dengan adanya proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI masih terus mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Pasalnya biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tersebut tetap dilanjutkan.
Diketahui, sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini.
Sebelumnya Sekretariat DPR RI mengeluarkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp45,7 miliar.
Diketahui, sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini.
Sebelumnya Sekretariat DPR RI mengeluarkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) senilai Rp45,7 miliar.
Adapun terdapat tiga perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri, PT Panderman Jaya, dan PT Bertiga Mitra Solusi.
Di proyek tersebut, pemenang tender adalah PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp43,5 miliar. Pemenang tender diumumkan pada Minggu (8/5) melalui laman LPSE DPR RI.
Namun menurut Dedi Mulyadi, munculnya kritikan dari publik sebaiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Sekjen DPR RI agar tidak dilanjutkan.
Dirinya menyampaikan agar alokasi anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain kearah lebih penting.
Dia sempat mengaku banyak mendapat pertanyaan dari warga atas kasus proyek tersebut.
"Ya, tentu hal itu menjadi kurang bagus untuk DPR," ungkapnya.
